• Mohammad -
• 20 Jul, 2025

SUMENEP | MaduraNetwork.id – Hingga pertengahan Juli 2025, penyaluran dana bantuan politik (banpol) di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya rampung. Dari 10 partai politik yang berhak menerima, hanya tujuh yang telah mencairkan dana tersebut. Tiga partai lainnya masih terkendala masalah kelengkapan administrasi.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep, Achmad Dzulkarnain, banpol hanya disalurkan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu terakhir.

“Banpol ini diberikan khusus untuk partai yang memiliki kursi di DPRD. Jumlah bantuan yang diterima disesuaikan dengan perolehan suara sah, yakni Rp 3.000 per suara,” jelasnya, Minggu (20/7/2025).

Ia merinci bahwa tujuh parpol sudah menerima pencairan bantuan tersebut, sementara tiga partai lainnya—yakni Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB)—masih harus melengkapi dokumen yang disyaratkan.

“Ketiga parpol tersebut belum bisa mencairkan karena kelengkapan administrasinya belum terpenuhi,” ujarnya.

Meski begitu, pihak Bakesbangpol terus melakukan pendampingan dan komunikasi aktif dengan masing-masing partai agar proses pencairan bisa segera dilakukan. Dzulkarnain menegaskan bahwa tidak ada hambatan teknis dari pemerintah, dan pencairan bisa dilakukan begitu persyaratan administratif dipenuhi.

“Kami terus berkoordinasi agar proses administrasi segera dilengkapi, sehingga dana bantuan bisa dicairkan tanpa hambatan lebih lanjut,” tambahnya.

Sebagai catatan, sepuluh partai politik yang tercatat sebagai penerima dana banpol tahun ini di Sumenep adalah: PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gerindra, PKS, Partai Hanura, dan PBB.

Dana bantuan politik ini ditujukan untuk mendukung kegiatan kelembagaan parpol di tingkat daerah, termasuk pendidikan politik masyarakat dan penguatan struktur organisasi partai.

Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah daerah berharap proses kelengkapan administrasi oleh tiga parpol tersebut bisa segera tuntas. Tujuannya agar seluruh dana banpol dapat tersalurkan secara merata dan tepat waktu untuk mendukung aktivitas politik yang sehat dan transparan di tingkat lokal. (rba)